Supervba: PPPK
Showing posts with label PPPK. Show all posts
Showing posts with label PPPK. Show all posts

Friday, 25 January 2019

Contoh Surat Lamaran Kerja Untuk CPNS & PPPK

Pada tahun 2019, Pemerintah membuka banyak lowongan kerja. Nah ini kesempatan buat anda yang lagi cari kerja.

Pada Februari 2019, Pemerintah akan mulai membuka pendaftaran Program PPPK. PPPK adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Selain itu, pemerintah juga kembali membuka lamaran CPNS mulai Maret 2019. Namun untuk lowongan CPNS di Maret ini hanya diperuntukkan bagi daerah yang tertunda pelaksanaannya di tahun 2018. Seperti di Palu akibat Tsunami dan di Lombok akibat peristiwa Gempa.

Untuk para pelamar kerja tentunya membutuhkan beberapa persyaratan yang harus dilengkapi. Salah satunya adalah Surat Lamaran Kerja.





Baca juga:



Contoh Surat Lamaran Kerja Untuk CPNS & PPPK

Buat anda yang membutuhkan contoh surat lamaran kerja untuk mendaftar CPNS dan PPPK, berikut contohnya.


PASANGKAYU, …………………2019



PERIHAL     : LAMARAN KERJA

KEPADA
YTH. BUPATI PASANGKAYU
DI

PASANGKAYU


YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI :

NAMA            :
JENIS KELAMIN      :
TEMPAT, TANGGAL LAHIR    :
PENDIDIKAN / JURUSAN     :
ALAMAT      :
NO. TELP / HP     :


DENGAN INI MENGAJUKAN PERMOHONAN UNTUK DITERIMA MENJADI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU, SEBAGAI (jabatan dan formasi yang dilamar ) contoh: Guru Kelas Ahli Pertama pada SD N 1 xxxxxxx. UNTUK BAHAN PERTIMBANGAN BERSAMA INI SAYA LAMPIRKAN :


1. KARTU TANDA PENDUDUK/SURAT KETERANGAN KTP SEMENTARA;
2. PAS PHOTO BERWARNA UKURAN 3X4 CM SEBANYAK 6 (ENAM) LEMBAR;
3. IJAZAH/STTB DAN TRANSKRIP NILAI TERAKHIR;
4. SURAT  KETERANGAN  AKREDITASI,  (APABILA  PERGURUAN  TINGGI  TIDAK  MENCANTUMKAN  AKREDITASI PADA IJAZAH/TRANSKRIP NILAI);
5. SURAT PERNYATAAN (BERMATERAI Rp. 6000,- YANG SUDAH DIISI*);
6. (DAN SYARAT-SYARAT KHUSUS YANG DITENTUKAN OLEH PANITIA).


DEMIKIANLAH PERMOHONAN SAYA, ATAS PERHATIAN DAN PERKENAN BAPAK DIUCAPKAN TERIMA KASIH.


 HORMAT SAYA,




(NAMA PELAMAR)
MATERAI : 6.000


Bacaan Serupa:

Saturday, 19 January 2019

PPPK segera dibuka, Kementrian Siapkan Rapat Koordinasi Bahas Manajemen PPPK

Sehubungan dengan diterbitkannya peraturan pemerintah terkait manajemen PPPK nomor 49 tahun 2018, Kementrian PANRB bersiap melakukan Sosialisasi. Melalui Deputi Bidang SDM Aparatur, surat undangan rapat koordinasi telah dilayangkan ke pihak Gubernur, Bupati, dan Walikota.

PPPK tahap I kabarnya akan mulai dibuka pada Bulan Februari 2019. Untuk itu, Setiap provinsi harus membuat rencana kebutuhan jumlah pengadaan PPPK hingga 5 tahun ke depan. Untuk mempercepat proses ini maka Kementrian PANRB akan menggelar Rakor Minggu depan di Batam.




Baca juga:





PPPK segera dibuka, Kementrian Siapkan Rapat Koordinasi Bahas Manajemen PPPK


Rakor direncanakan akan dihadiri oleh 495 Bupati/Walikota dan 34 Gubernur se-Indonesia. Peserta  rakor diharapkan melakukan konfirmasi kehadiran melalui halaman https://konfirmasi.menpan.go.id.

Acara rakor akan dilaksanakan pada Rabu, 23 Januari 2019 bertempat di Swiss BelHotel Harbour Bay Batam. Selain sosialisasi manajemen PPPK, rakor juga membahas mengenai rencana pengadaan PPPK Tahap I tahun 2019.

Menurut PP No 49 tahun 2018 bahwa setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PPPK berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerjaa. Penyusunan kebutuhan jumlah PPPK dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan dan merupakan satu kesatuan dengan penyusunan kebutuhan PNS. Kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PPPK selanjutnya akan ditetapkan dengan Keputusan Menteri.




Adapun agenda pembahasan rakor Kementrian PANRB bersama gubernur, bupati/walikota/Sekda sebagai berikut.

  • Paparan mengenai PP 49 2018 dan rencana pengadaan PPPK tahap I 2019.
  • Paparan mengenai kebijakan sistem pendaftaran, seleksi, dan penetapan identitas terhadap peserta PPPK yang dinyatakan lulus.
  • Paparan mengenai penggajian dan biaya pelaksanaan seleksi pengadaan PPPK tahap I.
  • Papara mengenai kebijakan penggunaan CAT UNBK Kemendikbud.
  • Penjelasan Permenpan tentang kebijakan pengadaan PPPK tahap I.
  • Paparan mengenai teknis sistem pendaftaran pengadaan PPPK tahap I.
  • Paparan mengenai teknis penggunaan sistem CAT UNBK dalam pelaksanaan seleksi PPPK tahap I.
  • Paparan mengenai kompetensi dan kinerja SDM Aparatur.


Dari rangkaian agenda pembahasan rakor di atas dapat dilihat bahwa seleksi pengadaan PPPK akan seperti penerimaan CPNS yakni menggunakan sistem CAT.



Sebagai tindaklanjut dari rakor pada hari Rabu, 23 Januari 2019, Kementrian PANRB akan melakukan Konsultasi Publik Pengisian JPT dan JF Oleh PPPK di Lingkungan Instansi Pemerintah pada Kamis, 24 Januari 2019 bertempat di Hotel Best Western Premier Panbil Batam.

Download undangan rakor Kementrian PANRB

Untuk melihat undangan rakor yang resmi dari kementrian PANRB bisa diunduh dari tautan di bawah.



Bacaan Serupa:

Wajib Baca syarat-syarat penerimaan ASN melalui PPPK sebelum Mendaftar

Program penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dikabarkan akan dimulai pada Bulan Februari 2019. Siapapun berhak melamar menjadi pegawai PPPK selama berstatus warga negara Indonesia.

PPPK merupakan salah satu jalur untuk menjadi ASN pada 2019 ini. Buat anda yang masih awam dengan istilah PPPK ini maka akan kami jelaskan lagi. PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. (PP No 49 Tahun 2018)

Pemerintah akan mengumumkan secara terbuka kepada masyarakat mengenai pembukaan penerimaan lowongan pengadaan PPPK. Pengumuman ini akan dilaksanakan paling singkat 15 (lima belas) hari kalender.





Baca juga:






Syarat-syarat penerimaan ASN melalui PPPK


Banyak orang yang sudah menunggu dimulainya pendaftaran PPPK ini. Nah buat anda yang akan melamar menjadi pegawai PPPK, silahkan simak dengan baik syarat-syaratnya.




a. usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih.

c. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta.

d. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis.



e. memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan.

f. memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan.

g. sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar. dan

h. persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh PPK

Setiap pelamar harus memenuhi dan menyampaikan semua persyaratan pelamaran yang tercantum dalam pengumuman. Setiap pelamar berhak untuk memperoleh informasi tentang seleksi PPPK dari Instansi Pemerintah yang akan dilamar. Penyampaian semua persyaratan pelamaran diterima paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pelaksanaan seleksi.


Bacaan Serupa:

Friday, 18 January 2019

Apa itu PPPK dan perbedaannya dengan PNS ?

Selama berpuluh-puluh tahun sejak 1974, penerimaan pegawai ASN dilakukan melalui tes CPNS. Penerimaan CPNS terakhir dilakukan pada tahun 2018 kemaren. Setelah kelar gelaran perekrutan CPNS 2018, ternyata pemerintah sudah menyiapkan terobosan baru dalam hal perekrutan pegawai ASN tahun 2019.

Di awal tahun 2019, seluruh jagat raya se-Indonesia heboh dengan program PPPK. Tidak terkecuali juga di media sosial. Semua bertanya-tanya mengenai program PPPK ini.

Sebagaimana lumrah diketahui bahwa penerimaan CPNS dibatasi pada usia 35 tahun. Para pegawai Honorer yang sudah senior harus bersaing dengan mahasiswa-mahasiswa lulusan terbaik di bangku Tes CPNS. Berat Pak/Bu!!!

Sedangkan melalui program PPPK kabarnya pemerintah ingin merekrut pegawai-pegawai profesional dengan umur di atas 35 tahun untuk menjadi ASN. Setelah sekian lama ternyata baru sekarang nasib pegawai Honorer yang umurnya di atas 35 tahun diperhatikan dengan baik. Semoga PPPK bisa jadi harapan baru buat para Honorer untuk kesejahteraan yang lebih baik.





Baca juga :





Apa itu PPPK dan perbedaannya dengan PNS ?

Jelas banyak orang termasuk warga net yang bertanya-tanya apa itu PPPK? Kemudian apa perbedaannya dengan PNS.

Mulai 2019, Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dibagi menjadi 2 (dua) kelompok yaitu PPPK dan PNS. PPPK merupakan akronim dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Menurut PP No 49 Tahun 2018, PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

Peraturan Pemerintah mengenai manajemen PPPK telah resmi diterbitkan melalui PP Nomor 49 Tahun 2018. Sesuai Pasal 3 terkait manajemen PPPK, maka muatan inti dalam PP Nomor 49 Tahun 2018 ini sebagai berikut.
a. penetapan kebutuhan
b. pengadaan
c. penilaian kinerja
d. penggajian dan tunjangan
e. pengembangan kompetensi
f. pemberian penghargaan
g. disiplin
h. pemutusan hubungan perjanjian kerja, dan
i. perlindungan.

Pegawai PPPK adalah PNS dan memiliki hak seperti PNS namun dibatasi oleh perjanjian kerja. Untuk lebih jelasnya berikut persamaan dan perbedaan PPPK dengan PNS.

Persamaan PPPK dan PNS

Buat anda yang butuh informasi mengenai Persamaan PPPK dan PNS, maka berikut Persamaan PPPK dan PNS.

1. Merupakan ASN (Aparatur Sipil Negara)
2. Menduduki jabatan pemerintahan.
3. Melaksanakan tugas pemerintahan.
4. Memiliki NIP berlaku Nasional
5. Kesamaan hak terkait Gaji, Tunjangan, Perlindunga, dan Cuti.



Perbedaan PPPK dan PNS

Selanjutnya Buat anda yang butuh informasi mengenai Perbedaan PPPK dan PNS, berikut Perbedaan PPPK dan PNS.

1. Pegawai PPPK diangkat dengan perjanjian kerja sesuai kebutuhan instansi dan ketentuan UU. Sedangkan Pegawai PNS memiliki status sebagai pegawai tetap.
2. Pegawai PPPK memiliki Usia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi setahun sebelum batas usia jabatan. Sedangkan pegawai PNS memiliki usia paling rendah 18 tahun dan paling tinggi 35 tahun.
3. Gaji berdasarkan perundang-undangan.
4. Pegawai PPPK memiliki batasan masa kerja yaitu paling singkat 1 tahun. Sedangkan PNS dibatasi oleh masa pensiun.
5. Pegawai PPPK harus menghadapi uji kompetensi setiap tahun dan 6 tahun sekali yang menentukan masa kerja/kontrak pegawai PPPK. Sedangkan PNS tidak ada tapi tetap ada Penilaian Kerja.
6. Pegawai PPPK dapat diberhentikan jika jangka waktu perjanjian kerja berakhir dan tidak diperpanjang lagi.
7. Pegawai PPPK tidak mendapat jaminan pensiun layaknya PNS tapi mendapat jaminan hari tua.


Bacaan Serupa :

Printer

3R

Teknologi