PPPK segera dibuka, Kementrian Siapkan Rapat Koordinasi Bahas Manajemen PPPK

PPPK segera dibuka, Kementrian Siapkan Rapat Koordinasi Bahas Manajemen PPPK



Sehubungan dengan diterbitkannya peraturan pemerintah terkait manajemen PPPK nomor 49 tahun 2018, Kementrian PANRB bersiap melakukan Sosialisasi. Melalui Deputi Bidang SDM Aparatur, surat undangan rapat koordinasi telah dilayangkan ke pihak Gubernur, Bupati, dan Walikota.

PPPK tahap I kabarnya akan mulai dibuka pada Bulan Februari 2019. Untuk itu, Setiap provinsi harus membuat rencana kebutuhan jumlah pengadaan PPPK hingga 5 tahun ke depan. Untuk mempercepat proses ini maka Kementrian PANRB akan menggelar Rakor Minggu depan di Batam.




Baca juga:





PPPK segera dibuka, Kementrian Siapkan Rapat Koordinasi Bahas Manajemen PPPK


Rakor direncanakan akan dihadiri oleh 495 Bupati/Walikota dan 34 Gubernur se-Indonesia. Peserta  rakor diharapkan melakukan konfirmasi kehadiran melalui halaman https://konfirmasi.menpan.go.id.

Acara rakor akan dilaksanakan pada Rabu, 23 Januari 2019 bertempat di Swiss BelHotel Harbour Bay Batam. Selain sosialisasi manajemen PPPK, rakor juga membahas mengenai rencana pengadaan PPPK Tahap I tahun 2019.

Menurut PP No 49 tahun 2018 bahwa setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PPPK berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerjaa. Penyusunan kebutuhan jumlah PPPK dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan dan merupakan satu kesatuan dengan penyusunan kebutuhan PNS. Kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PPPK selanjutnya akan ditetapkan dengan Keputusan Menteri.




Adapun agenda pembahasan rakor Kementrian PANRB bersama gubernur, bupati/walikota/Sekda sebagai berikut.

  • Paparan mengenai PP 49 2018 dan rencana pengadaan PPPK tahap I 2019.
  • Paparan mengenai kebijakan sistem pendaftaran, seleksi, dan penetapan identitas terhadap peserta PPPK yang dinyatakan lulus.
  • Paparan mengenai penggajian dan biaya pelaksanaan seleksi pengadaan PPPK tahap I.
  • Papara mengenai kebijakan penggunaan CAT UNBK Kemendikbud.
  • Penjelasan Permenpan tentang kebijakan pengadaan PPPK tahap I.
  • Paparan mengenai teknis sistem pendaftaran pengadaan PPPK tahap I.
  • Paparan mengenai teknis penggunaan sistem CAT UNBK dalam pelaksanaan seleksi PPPK tahap I.
  • Paparan mengenai kompetensi dan kinerja SDM Aparatur.


Dari rangkaian agenda pembahasan rakor di atas dapat dilihat bahwa seleksi pengadaan PPPK akan seperti penerimaan CPNS yakni menggunakan sistem CAT.



Sebagai tindaklanjut dari rakor pada hari Rabu, 23 Januari 2019, Kementrian PANRB akan melakukan Konsultasi Publik Pengisian JPT dan JF Oleh PPPK di Lingkungan Instansi Pemerintah pada Kamis, 24 Januari 2019 bertempat di Hotel Best Western Premier Panbil Batam.

Download undangan rakor Kementrian PANRB

Untuk melihat undangan rakor yang resmi dari kementrian PANRB bisa diunduh dari tautan di bawah.



Bacaan Serupa:

Hai..Terima kasih sudah membaca artikel Supervba. Masih banyak artikel menarik lainnya. Selamat menjelajah di Supervba. Jangan lupa subscribe/berlangganan, terima kasih.

×
Related Posts

Admin

Author & Editor

Terima kasih sudah berkunjung. SuperVBA sangat bangga bisa menjadi bagian dari ceritamu hari ini.

Show Disqus Comment Hide comment

Disqus Comments

We are very glad that you are here

About Cookies:This website use cookies to ensure you get the best experiences i our website.